Juni 22, 2021
Hoaxs Covid-19

Berita dan Informasi Hoaks: Senjata Perusuh dalam Merusak NKRI

Lensarakyat.id — Indonesia, sampai detik ini memang sedang diuji dengan berbagai musibah yang berat. Sudah sekitar delapan bulan, pandemi Covid-19 juga belum usai. Orang-orang yang terafirmasi Covid-19, tiap hari kian meningkat, sementara itu, tenaga medis yang menjadi tulang punggung dalam penanganan Covid-19, semakin hari semakin banyak yang meninggal. Belum lagi anggaran negara untuk penanganan pandemi ini, juga sudah terkuras banyak.

Pandemi Covid-19, memaksa segala aktivitas dan pekerjaan yang seharusnya dilakukan di luar rumah, terpaksa dikurangi dan dialihkan menjadi work form home, yang tentunya tidak akan maksimal. Belum lagi banyak pabrik dan perusahaan yang ‘merumahkan’ para pekerjanya, demi menghindari kerugian yang besar. Akibatnya, jumlah pengangguran meningkat dan Indonesia dalam jurang resesi ekonomi.

Ketika Pemerintah ingin menghindari resesi ekonomi dengan menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law, mayoritas masyarakat Indonesia menolak. Umumnya, mereka dari kalangan mahasiswa, buruh, atau akademisi, yang tentunya dengan jumlah yang amat besar. Demonstrasi terjadi hampir di tiap daerah. Polisi saling ‘bertengkar’ dengan demonstran, korban pun banyak bergelimpangan. Banyak fasilitas umum milik negara yang rusak. Toko-toko atau tempat rakyat kecil untuk mencari nafkah, juga tidak luput dari kerusakan. Belum juga demonstrasi-demonstrasi tersebut akan menambah drastis jumlah klaster orang yang terinfeksi Covid-19 ini.

Menyuarakan aspirasi dengan demonstrasi, tentu dibolehkan. Bahkan undang-undang pun telah menjaminnya. Memang, dengan adanya demonstrasi, sebagai bukti bahwa negara ini adalah negara demokrasi. Tapi, yang menjadi pertanyaannya, demonstrasi seperti apakah yang dijamin undang-undang? Apakah demonstrasi dengan perusakan fasilitas umum? Atau, demonstrasi yang masyarakat dengan aparat keamanan saling lawan?

Saya yakin, para demonstran yang benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat bukanlah orang yang gemar rusuh dan merusak fasilitas umum. Mereka mengetahui, bahwa jika merusak fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat, maka sama saja dengan menghianati rakyat sendiri. Tapi kenyataannya dalam demonstrasi yang telah terjadi, begitu banyak fasilitas umum yang dirusak. Jika bukan ‘penunggang’ demo, lalu siapa lagi?

Di titik isu nasional yang sangat panas ini, tentu banyak ‘penunggang’ yang dengan sokongan dana yang cukup besar, acapkali memberikan informasi dan berita hoaks kepada masyarakat. Mereka menginginkan Indonesai chaos dan mengharapkan keuntungan yang besar dari kedaan ini.

Banyak pula masyarakat yang termakan dengan informasi dan berita hoaks tersebut. Kepercayaan terhadap Pemerintah semakin menurun. Imbasnya, Pemerintah kesulitan dalam mengontrol  masyarakat. Perkataan Pemerintah tidak digubris. Kalau dalam istilah orang Jawa, sering dikatakan ora tau digagas pangendikane.

Dalam berbagai chaos yang terjadi, sebenarnya hanya satu penyebabnya yang krusial, yaitu berita dan informasi hoaks yang tersebar di masyarakat. Memang saya amini, berita dan informasi hoaks adalah stategi dan senjata paling ampuh dalam menghancurkan negeri ini. Modalnya pun cukup mudah dan murah. Apalagi berita dan informasi tersebut dibumbu-bumbui dengan pendekatan emosional. Secara otomatis masyarakat akan gerak dengan sendirinya untuk saling menghancurkan negeri ini.

Dalam berbagai demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law yang baru-baru terjadi ini, banyak juga demonstran rusuh yang akhirnya berhasil ditangkap polisi. Setelah mereka sampai di kantor kepolisian, ditanyailah perihal kenapa mereka berbuat rusuh. Dengan singkat, mereka menjawab bahwa aksi rusuh mereka tak lain karena termakan hoaks. Mereka telah terprovokasi. Perlu ketahui, dalam demonstrasi-demonstrasi tersebut, banyak pula penyusup-penyusup bayaran yang ditugaskan untuk memprovokasi agar suasana semakin panas dan chaos.

Sampai saat ini pun, saya pikir Pemerintah belum bisa menangani berita hoaks dengan maksimal. Walaupun sudah ada Undang-Undang ITE, Pemerintah masih belum terlalu gercep dalam menanggulanginya. Padahal, berita dan informasi hoaks ini menjadi awal penyebab dalam berbagai kerusuhan di negeri ini.

Selain itu, masyarakat juga belum terlalu pandai dalam memilih mana berita yang benar dan mana berita hoaks. SDM masyarakat yang masih kurang, menjadi tempat yang subur bagi para perusuh untuk mengadu domba dan menghancurkan masyarakat. Menjadi PR Pemerintah agar mengedukasi masyarakat dengan benar.

Saran saya, Pemerintah harus tegas dan gerak cepat dalam menangani berita hoaks. Pemerintah yang notabenenya sebagai penguasa negeri ini, tentu memiliki segala fasilitas dan anggaran besar, yang saya kira, jika digunakan untuk menangkal berita hoaks yang tersebar di masyarakat sangat-sangatlah cukup. Juga harus dikenakan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang membuat serta menyebarkan berita dan informasi hoaks.

Perlunya komunikasi yang baik antara Pemerintah dan masyarakat, juga menjadi kunci dalam penanganan berita dan informasi hoaks ini. Dengan komunikasi yang lancar, maka dengan sendirinya masyarakat akan lekas percaya dengan Pemerintah. Citra Pemerintah dalam masyarakat pun akan semakin naik.

Namun, dalam pengamatan saya, seringkali antar anggota Pemerintah juga saling mis-komunikasi. Semisal  perkataan Pemerintah Daerah yang sampai di masyarakat, terkadang beda dengan apa yang disampaikan Pemerintah Pusat ke masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat bingung dan waton mempercayai berita dan infromasi. Dan inilah hal penting yang harus segera dibenahi.

Jika kita refleksi ulang, pandemi Covid-19 ini akan cepat selesai jika Pemerintah mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Begitu pula dengan demonstrasi-demonstrasi yang baru kemarin terjadi, sebenarnya Pemerintah tidak mampu men-sosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus law ke masyarakat dengan maksimal.

sumber gambar : Okezone Nasional

Pilihan Lain

Leave a Comment