Mei 17, 2021
Nanggala

Hukum Kedaulatan Laut Indonesia; Respon atas Tenggelamnya KRI Nanggala 402

Oleh : Bagis Syarof*

Sudah banyak kali bangsa Indonesia mengalami duka di tahun 2021 ini, mulai dari bencana pandemi yang tidak kunjung berakhir, banjir bandang di berbagai tempat yang memakan banyak korban, gempa bumi yang mengakibatkan bangunan runtuh. Baru-baru ini, bangsa kita kembali berduka, karena kecelakaan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan bali.

Awal mula kejadian, kapal KRI Nanggala 402 hendak melakukan latihan penembakan strategis TNI AL 2021. Kapal tersebut rencana akan melakukan latihan penembakan torpedo kapal perang pada tanggal 2 April dini hari 2021. Pada jam 03.00 Wita, kapal buatan Jerman tersebut izin menyelam di kedalaman 13 meter untuk persiapan penembakan torpedo. Setelah itu kapal selam tersebut hilang kontak dan dinyatakan submiss pada 06.46 Wita.

KRI Naggala 402 merupakan kapal selam buatan Jerman  oleh perusahaan  Howaldt Deustche Werke (HDW) Kiel tahun 1977 dengan tipe U 209/1300. Kapal tersebut mempunyai berat 1.395 ton dengan dimensi 59,6 meter x 6,3 meter x meter 5,5, serta mampu mengangkut 50 orang awak. Nama Nanggala  diambil dari nama senjata tokoh perwayangan yaitu Baladewa. KRI Nanggala 402 mendapatkan julukan ’monster bawah laut’ sejak tahun 2014, saat latihan operasi laut gabungan, karena pada saat itu KRI Nanggala berhasil menenggelamkan KRI Rakata dengan tembakan torpedonya.

Kalau dilihat dari segi usia, kapal KRI Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam beberapa hari yang lalu sudah lumayan tua, yaitu sudah berusia kurang lebih 40 tahun. Sehingga bisa saja, beberpa teknologi yang berada di dalam kapal tersebut tidak berfungsi secara normal.

Menurut pakar kapal selam dari Institute Teknologi Surabaya (ITS), bahwa, teknologi untuk mengatur kedalaman maksimal kapal menyelam (air ballast), tidak berfungsi secara baik. Kapal selam tersebut didesain bisa menyelam hingga kedalaman maksimal 300 meter, namun karena usianya sudah tua, maka diprediksi hanya bisa menyelam di kedalaman 200 meter. Apabila melebihi ambang batas kedalaman tersebut, maka kapal akan mengalami tekanan  hidrostatistik yang sangat kuat sehingga Pressure Hull, yang melindungi kapal dari tekanan hidrostatistik akan pecah. Air akan masuk ke dalam kapal dan memporak-porandakan badan kapal.

Hukum Kedaulatan Laut Indonesia

Negara Indonesia sebelum disahkan oleh konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982, Indonesia adalah negara pantai. Pada konvensi selanjutnya, PBB mengubah Indonesia bukan lagi negara pantai, melainkan negara kepulauan. Sebagai respon atas konvensi hukum laut PBB, Pemerintah Indonesia menerbitkan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Dalam UU tersebut, yang dikatakan perairan Indonesia adalah  meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan-perairan ini yang mencakup ruang udara di atasnya, daerah dasar laut di bawahnya menurut ketentuan UU Perairan Indonesia tunduk dan berada di bawah kedaulatan negara Indonesia.

Laut mempunyai beberapa fungsi. Adalah sebagai sumber kekayaan alam, sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi, sebagai sarana kepelabuhanan, sebagai sarana rekreasi.sebagai sarana untuk memasang pipa dan kabel bawah laut, sebagai sarana untuk penelitian ilmiah kelautan, sebagai sarana pertempuran dan menundukkan lawan.

Laut sering kali menjadi objek untuk diperebutkan oleh negara-negara di perbatasan, pasalnya laut banyak manfaat yang dapat menguntungkan negara yang mengelolanya. Kadang ada beberapa oknum yang menyelundup mencari keuntungan dalam laut suatu negara, di Indonesia misalnya.

Pada tanggal 30 Desember 2020 yang lalu, Lima kapal nelayan asing yang disita petugas akibat digunakan untuk menangkap ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan laut di Kepulauan Riau ditengelamkan. TNI AL juga berhasil menangkap kapal asing berbendera Taiwan di perairan Natuna Utara pada tanggal 23 Januari 2021 lalu, karena disangka melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Dan masih banyak kasus pelanggaran hukum kedaulatan laut Indonesia.

TNI Angkatan Laut dengan beberapa korpsnya adalah pemeran utama penjaga hukum kedaulatan laut Indonesia. Dalam pasal 58 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Mengacu terhadap UU tersebut, bahwa peran TNI AL untuk penegakan kedaulatan hukum laut sangatlah penting.

Kejadian yang menimpa kapal KRI Nanggala 402 merupakan musibah terhadap pertahanan negara Indonesia di laut. Kejadian yang mengorbankan 53 orang anggota TNI AL tersebut, cukup menjadi pelajaran bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk tidak lengah mengawasi peralatan-peralatan yang hendak digunakan oleh prajurit kita. Karena sekali lengah, misalnya membiarkan kapal tua tetap beroperasi akan mengakibatkan hal fatal.

Curahan hati seorang Letkol Laut Heri Oktavian yang ditulis oleh wartawan kompas cukup menjadi bukti bahwa, bangsa kita harus lebih serius dalam melakukan pengawasan terhadap peralatan-peralatan pertahanan. Dia khawatir terhadap rencana pemerintah akan membeli kapal selam bekas. Menurutnya, bahwa kapal selam harus mempunyai kekuatan mumpunin untuk bertempur. Pemahaman saya terhadap oretan wartawan kompas tersebut, bahwa peratalan perang TNI AL, harus diperhatikan dengan serius. Sebelum melakukan pengoperasian peralatan, seharusnya ada pengecekan terlebih dahulu, untuk memastikan kenormalan peralatan dan kelayakan beroperasi, karena satu saja peralatan yang tidak normal, bisa jadi fatal akibatnya.

KRI Nanggala 402, karena sudah lama beroperasi, seharusnya dilakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan kenormalan peralatan, dan menentukan kelayakan operasi, atau kalau memang sudah tidak operasil, seharusnya sudah membeli kapal baru untuk menggantikan perannya, agar kedaulatan hukum laut kita tetap terjaga dan aman. Semoga kejadian yang mengandung duka ini menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia.

Sumber Gambar: Detiknews

*(Mahasiswa Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Pilihan Lain

Leave a Comment