Mei 17, 2021
UU ITE

Revisi UU ITE dan Proses Menuju Kematangan Berdemokrasi

Era modern yang serba digital ini, telah mendatangkan perubahan yang radikal dalam segala hal. Bermula dengan ditemukannya mesin-mesin canggih yang mampu menyelesaikan pekerjaan manusia, mejadi asbab menjamurnya pabrik-pabrik di berbagai negara. Konon katanya, inilah yang dinamakan revolusi industri, yang kali pertama tergalakkan di Inggris. Tidak berhenti di dunia per-pabrikan saja, revolusi industri turut merombak sistem informasi-komunikasi. Yang tempo silam kala mau kirim pesan jarak jauh hanya bisa menggunakan surat, lalu tereliminasi dengan penemuan alat komunikasi canggih seperti laptop, gadget, atau telepon, bilamana dengan sekejap, pesan itu bisa cepat tersampaikan.

Tak ketinggalan, bangsa Indonesia menurut beberapa riset seperti yang diberitakan oleh situs resmi Kominfo, berpeluang menjadi ‘raksasa digital’ dunia. Dengan jumlah penduduk nomor empat terbanyak dunia, memungkinkan untuk maksimal menyerap penggunaan alat-alat digital. Ditambah dengan maraknya sosialisasi dari pemerintah dan pembangunan kanal-kanal piranti canggih ini, membuat Indonesia untuk mampu berdaya saing dalam digitalisasi dan modernisasi. Suatu pencapaian yang cukup baik.

Naasnya, kesiapan penggunaan digitalisasi ini tidak diimbangi dengan kesigapan etika. Maksudnya, kemajuan teknologi informasi ini malahan sering membuat gaduh. Seperti makin meruahnya berita hoaks yang beredar di masyarakat, aksi-aksi penipuan yang berbasis online, belum lagi caci maki terhadap seseorang atau kelompok yang dapat memicu perpecahan. Kurangnya literasi yang masyarakat miliki, kian menyebabkan kekacauan seperti itu. Oleh sebabnya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai antisipasi dan ikhtiar dalam memberi rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat ketika berselancar di dunia maya.

Di antara tujuan diterbitkannya UU ITE yakni untuk mengelola informasi dan transaksi elektronik, pembangunan teknologi informasi, serta pendayagunaan teknologi informasi dengan baik. Secara tersirat, hal itu bermakna bahwa masyarakat dituntut untuk selalu menggunakan media sosial dengan apik dan benar, jangan sampai menyebabkan kerugian pada pihak lain.

Pada asas tujuannya, UU ITE memang bagus. Namun beberapa pasal di dalamnya, malahan digunakan untuk menyerang balik orang lain yang notabenenya tidak bersalah. Misalnya terkait pencemaran nama baik yang terangkum dalam UU ITE Pasal 27 ayat 3.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal diatas, secara hukum pidana turut dibarengi dengan Undang-Undang KUHP Pasal 310 ayat 1.

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Salah satu yang menjadi korban dari ‘ketidakjelasan’ pasal ini ialah Baiq Nuril. Ia dipidana karena diduga turut berperan dalam menyebarkan rekaman percakapan mesum kepala sekolah ditempat ia mengajar. Muasalnya, karena sudah tidak tahan dengan pelecehan yang dilakukan kepala sekolah kepadanya, maka Baiq Nuril mengirimkan rekaman percakapan tersebut kepada salah satu rekan kerjanya agar dilaporkan kepada dinas yang berwajib. Fatalnya, rekaman tersebut malah tersebar di internet. Karena tidak terima, maka kepala sekolahnya pun menggugat Baiq Nuril dengan pasal pencemaran nama baik. Alhasil, Baiq Nuril divonis enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 500 juta.

Atau yang belum lama ini terjadi, ada akun twitter yang membuat tread panjang yang intinya mengkritik dengan keras kebijakan Presiden Jokowi. Oleh aliansi pendukungnya Jokowi, orang yang memiliki akun tersebut dilaporkan ke Bareskim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Kekaburan dari pasal-pasal UU ITE yang terjadi dalam beberapa kasus, nyata digunakan sebagai justifikasi terhadap ketidakadilan. Alih-alih pasal yang sedari awal dibuat untuk merealisasikan keadilan, justru menjadi ladang menghakimi dan menghukum orang yang tidak bersalah.

Atas masukan dan desakan dari berbagai kalangan, maka belum lama ini pihak Istana Negara telah merilis siaran pers bahwa akan dilakukannya peninjauan ulang terhadap pasal-pasal UU ITE. Pasal-pasal yang sekiranya kurang tepat, maka akan direvisi.

Jika dilihat dari kaca mata politik, rentetan peristiwa semacam itu mujur sebagai pukulan telak agar masyarakat maupun pemerintah lebih hati-hati dan bijak dalam menyemarakkan demokrasi ini. Ketika pemerintah membuat undang-undang, sebisa mungkin benar-benar untuk mewujudkan keadilan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dihimbau untuk menaati undang-undang tersebut agar tidak terjadi kegaduhan, agar tidak menyulitkan pemerintah dalam mengatur negara.

Terlepas dari intrik pro atau kontranya, keadaan semacam itu yang disebut Aristoteles sebagai representasi demokrasi. Yakni adanya check and balance. Bagaimana rakyat mengawasi dengan ketat kinerjanya pemerintah, lalu pemerintah menerima serta menyerap dengan sempurna segala aspirasi rakyatnya, dan kemudian disublimasikannya dengan baik dalam setiap kebijakan negara yang dibuat.

 

Artikel ini pernah dimuat di Tribunjateng edisi Kamis, 4 Maret 2021

ilustrasi: google

Pilihan Lain

Leave a Comment