Mei 17, 2021
risywah

Risywah: Merusak Peradaban Politik

Risywah | Akhir-akhir ini, konten yang tersebar di beberapa media, baik cetak maupun tidak, adalah seputar pilkada 2020. Aroma tersebut masih menguasai ruang-ruang publik, dan menjadi perbincangan hangat masyarakat meski sebenarnya pelik. Sebab terkadang dari perbincangan-perbincangan itulah kebenaran juga bisa ditemukan. Meski tidak semua lapisan yang menyutujui hal ini, tapi setidaknya yang awam pun juga berakal, dan hampir delapan puluh persen dijadikan umpan guna melancarkan tujuan dalam pemilihan, yakni “hadiah” berlabel sedekah.

Titik ini yang acapkali menjadi sangat riskan untuk disaksikan, sebab sangat jelas, melawan uang bukan sebatas memerangi untuk terhindar dari benda tajam, tapi lebih dari itu, wujud penjagaan intuisi agar tidak berubah legam.

Paragraf di atas barangkali cukup untuk sekadar dijadikan mukaddimah dalam tulisan ini. Sebab jemari saya merasa terdorong untuk “menari” di atas keyboard setelah pembahasan masalah suap dijadikan tema diskusi di meja kampus. Pembahasan suap menjadi suatu hal yang tidak asing lagi di telinga orang-orang. Materi ini barangkali sudah ada sejak duduk di bangku SD/MI, tentang rasyi dan murtasyi dengan ancamannya, yang langsung tertera di dalam hadis Nabi.

Tapi yang membedakan adalah suasana saat materi ini dijadikan pembahasan. Membahas panjang lebar tentang suap, saat keadaan benar-benar tengah mengarah pada pilkada 2020 yang akan dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 (kemarin) berdasarkan Keppres Nomor 22 Tahun 2020 (Jawa Pos Radar Madura 6/12) tentu menjadi agak sedikit sensitif. Karena suap bukan lagi suatu hal yang harus ditutup-tutupi dalam ruang pilkada (kita). Ia menjelma pola pikir yang apik untuk melancarkan tujuan para pemangku kepentingan-kepentingan. Bahkan dengan mudahnya mengubah niat segampang mungkin agar label dari “hadiah” itu mudah diterima dengan lapang dada.

Dengan ini kemudian, saya menyetujui perkataan Yusuf Qardhawi, bahwa suap merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan dan jabatan apa pun untuk menyelesaikan perkaranya dengan mengalahkan pihak lawan sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya untuk menyingkirkan musuhnya.

Sederhananya, titik terpenting dari suap adalah, tiga unsur yang mesti ada, yaitu penyuap, dan penerima suap, adanya penghubung atau perantara dari keduanya, dan barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap (pemberian di sini tidak hanya terfokuskan pada uang saja). Lalu bagaimana dengan orang yang menerima “hadiah”, tapi tidak menggunakannya atau tidak memilih paslon yang disuruh oleh si pemberi “hadiah”? Pertanyaan ini hanya sebatas pengalihan hukum untuk menyelamatkan diri sendiri. Padahal sama saja, karena dengan menerima, berarti memberi lampu hijau suap itu terjadi.

Alih-alih berbicara suap, saya teringat bahasa syari’ah tentang itu, yakni disebut dengan Risywah. Diskusi yang saya ikuti memberi kekuatan untuk berpikir lebih jernih dan bijak tentang simpang siur adanya “hadiah” yang biasa terjadi saat pemilu. Karena memang, hal itu menduduki tempat sebagai power yang hasilnya cukup membuktikan. Hanya saja, ketika mencari celah pembelaan dalam urusan ini, baik dengan melabelinya sebagai sedekah, atau ongkos lelah, dan semacamnya, maka tetap berakhir pada kealpaan semata.

Artinya, fondasi hukum tentang suap, memang sudah paten, bahkan tidak bisa terjadi dinegosiasi. Merah tetap merah. Sebab pemberian yang terjadi itu memang dalam suasana pemilihan umum. Tentu tidak sedikit dari semua tujuan-tujuan yang ada, pasti mengarah ke sana.

Bila kebiasaan ini semakin membudaya, bahkan mendarah daging, betapa sebenarnya risywah itu telah merusak peradaban politik (kita). Berucap demikian memang sangat mudah, tapi setidaknya bagi mereka-mereka yang memilih bungkam dalam urusan “hadiah” biarkan saja, jangan diusik, atau bahkan dicaci sedemikian rupa, karena mengambil jalan yang tidak sama. Biarkan semua berjalan di atas jalannya masing-masing, namun kalimat ini akan berbeda gaungannya ketika menyangkut persoalan suap yang dijadikan kebiasaan, bahkan harga mati menuju kemenangan.

Sebab melawan uang bukan satu hal layaknya main tarik-ulur layang-layang, ia sedang berperang dengan entitas harga diri seseorang yang tidak jarang sudah berisi dan berpendidikan. Di bagian ini manusia diuji oleh keadaan; teguh pendirian atau teguh perkantongan.

Semua persoalan yang ada, sebenarnya mengindikasikan pada sebuah tuntutan agar manusia tidak berhenti mengkaji dan mengaji. Sikap perlawanan terhadap sesuatu yang tidak “elok” dari setiap persoalan, menjadi sebuah keharusan. Karena dari usaha ini mencerminkan bahwa sebagai manusia masih menghargai sisi kemanusiaan yang fitrah keberadaannya. Untuk mengetahui, atau katakanlah sebagai ukuran apakah kehendak kita berada di jalur aman atau tidak, salah atau tidak, terletak saat hati merasakan ketidaknyamanan setelah melakukan perkara itu.

Semacam akan berefek kekhwatiran dalam jangka panjang, bila tetap melakukannya. Kesadaran dalam tahap ini tentu dibutuhkan peran intuisi yang mendalam. Jadi, bila memberi dan menerima suap membuat hati kita tidak tenang, dan berujung getir, langkah baiknya adalah dengan tidak melakukan pemberian atau pun penerimaan. Sebab sayang memupuk penyakit yang sudah jelas di depan mata, dan ternyata masih dilakukan, bahkan sampai mendarah daging pada tubuh kita sebagai manusia. Salam damai!

ilustrasi: google

 

risywah

Ramlah Q.

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Ilmu Keislaman Annuqayah. Anggota Cafe Latte 52.

 

Pilihan Lain

Leave a Comment