Mei 17, 2021
muslim

Taat Hukum Negara: Manifesto Ketakwaan Seorang Muslim

Muslim | Hiruk pikuk permasalahan beragama di Indonesia, tak kunjung usai. Sederetan konflik keagamaan yang terjadi ini, banyak diwarnai dengan berbagai peristiwa yang—boleh dikatakan—melibatkan agama Islam. Oleh sebagian pemeluknya, Islam dijadikan legal-formal dalam bergerak. Mereka mengaku sebagai para mujahid yang berjuang atas nama agama Islam. Gerakan mereka ini, nyata menginginkan suatu konstitusi baru, yakni ‘NKRI Bersyariah’ sebagai sistem pemerintahannya, sekalipun bertentangan dengan Pancasila.

Strategi mereka hebat. Mampu menggaet jumlah massa yang besar. Dengan hanya memanfaatkan permainan ideologi yang mereka terapkan, berhasil menyedot emosi umat Islam sehingga banyak diantaranya yang bersimpati kepada mereka. Framing yang mereka propagandakan ialah seakan-akan ‘umat Islam terzalimi’, ‘pemerintah telah meng-kriminalisasi ulama’, ‘Islam dihajar oleh negara’. Sedangkan dalam masyarakat akar rumput sendiri, agama ialah segala-galanya. Tiada yang lebih penting daripada agama. Ketika dikatakan kepada mereka bahwa Islam ditindas oleh negara, dengan segara mereka akan matian-matian membela Islam berbalik melawan negara. Padahal bukan seperti itu. Mereka hanya menjadi korban hoaks dan propaganda.

Pantas saja, golongan umat Islam seperti itu terlalu apatis terhadap hukum negara. Mau seenaknya saja. Hal ini yang sering dilakukan oleh ormas seperti HTI dan FPI. Bagi mereka, NKRI beserta seluruh elemen-elemennya tak ubah sebagai musuh yang wajib ‘dihajar’, karena tidak menerapkan konstitusi syariah yang seperti mereka amini. Mereka anggap NKRI sebagai kafir-thaggut. Oleh karenanya, di mana ormas seperti FPI dan HTI ini berada, di situlah seringkali terjadi keonaran. Selalu saja mereka memprovokasi masyarakat agar membela mereka dan bersama-sama memperjuangkan NKRI Bersyariah.

Padahal, apa yang mereka lakukan salah. Mereka lupa bahwa dulu kali pertama Nabi Muhammad Saw. datang ke Madinah, beliau langsung membentuk Negara Madinah—sebuah pemerintahan yang bukan berdasarkan konstitusi syariah, melainkan dari hasil runding seluruh elemen masyarakatnya. Nabi Muhammad Saw. sendiri menggunakan Piagam Madinah sebagai konstitusi yang berlaku saat itu, yakni berisi kesepakatan semua suku lintas agama dan etnis yang tinggal di Madinah, untuk saling melindungi satu sama lain. Hak mereka sama rata di depan hukum. Hal ini, yang oleh Jean Jacques Rousseau—filsuf Prancis—disebut sebagai ejawantah civil society yang paling sempurna. Sebuah negara yang berhasil mengkonstitusikan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat sebagai basis undang-undangnya, bukan monopoli politik dari sekelompok orang.

Di era Nabi Muhammad Saw. memimpin Madinah, beliau selalu menjunjung tinggi keadilan. Jika ada orang Muslim yang melanggar hukum, maka tetap mendapat sanksi. Begitu pula, jika ada orang non-Muslim berbuat salah, maka tetap akan mendapat pidana. Hal yang mejadi tolak ukur beliau adalah implementasi dari apa yang terkandung dalam piagam Madinah tersebut.

Selain itu, Al-Quran sendiri begitu sering mengatakan bahwa taat kepada Allah Swt. rasul-Nya, serta ulil amri adalah suatu kewajiban.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu,” (An-Nisa: 59).

Seorang ulama tafsir kebangsaan Mesir, Syech Ahmad Mustafa Al-Maraghi, mengatakan bahwa maksud ulil amri dalam ayat tersebut adalah para umara, ahli hikmah, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks permasalahan yang dihadapi. Jika dalam ranah berbangsa dan bernegara di Indonesia, maka yang menjadi ulil amri ialah presiden dan segenap pejabat di bawah naungannya.

Bila ditarik garis panjang, maka hal demikian akan sampai pada konklusi bahwa umat Islam Indonesia wajib menaati hukum yang telah dibuat oleh negara dan berdosa bila melanggarnya, karena hal itu bagian dari perintah ulil amri.

Dalam khazanah fiqih Islam, termasuk orang bughot apabila menyelisihi dan membangkang terhadap pemerintah maupun hukum yang telah disepakati. Ulama Syafi’iyah sendiri bersepakat bahwa bughot adalah menyalahi pemimpin yang terpilih secara sah dan berbuat makar kepadanya, serta menginginkan suatu pemerintahan yang baru.

Perbuatan demikian, begitu mendapat hujaman keras dari Islam. Bahkan Nabi Muhammad Saw. turut mengecam terhadap orang yang bughot, “Siapa yang memberikan persetujuan dan kesetiaannya pada Imam (ulil amri / penguasa negara), maka taatilah dia sedapat mungkin. Kalau datang orang lain mempersengketakan kekuasaan imam (yang telah terpilih secara sah) tersebut, maka potonglah lehernya,” (HR. Muslim).

Tiada alasan lagi bagi umat Islam Indonesia untuk tidak patuh terhadap pemerintah beserta hukum perundang-undangannya yang berlaku. Selama pemerintah tidak berbuat zalim dan hukum yang berlaku untuk kemaslahatan umum, maka berdosa bagi umat Islam untuk membangkangnya. Wajib baginya untuk taat dan patuh terhadap apa yang pemerintah arahkan. Bahkan, bukan Muslim yang bertakwa jika tidak mau menaati pemerintah dan segala aturan yang telah disepakati. Muslim yang takwa ialah yang selalu menaati Allah, rasul-Nya, serta ulil amri (pemerintah) yang terpilih secara sah.

ilustarsi: google

Pilihan Lain

Leave a Comment