Suasana Proyek yang begitu sepi terkesan sengaja ditinggal para pekerja (foto dok bam”s. 28/12/2025)
BONDOWOSO | Lensarakyat.id – Proyek rehabilitasi Puskesmas Tegalampel, Bondowoso, dengan nilai kontrak mencapai Rp744.424.800, terhenti atau mangkrak. Keterlambatan pengiriman material dan pembayaran upah pekerja diduga menjadi penyebab utama melampauinya batas waktu pelaksanaan yang diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor Kontrak: 1.02.02 2.01.0009/008/PPK- Rehab Tegalampel/1.020.000.00.01.0000/2025.
Dan Keluhan datang dari salah satu pekerja di proyek tersebut, yang hanya bersedia disebut inisialnya, FH. Ia menyoroti masalah pasokan material yang sangat minim dan tidak sesuai kebutuhan. “Proyek ratusan juta, ketika besinya kurang, rekanan hanya ngirim 4 lonjoran. Begitu juga dengan material lain juga dicicil, terkesan mau buat kandang ayam,” ujarnya.
Tidak hanya material, FH juga mengungkapkan bahwa pembayaran upah pekerja kerap molor. Kondisi ini, menurutnya, mustahil mendorong penyelesaian proyek tepat waktu yakni harus selesai18 Desember 2025, “Gimana mau tepat waktu selesainya?” imbuhnya Minggu (28/12/2025).
Upaya untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak kontraktor pelaksana yakni Cv. Fajar Mulya dengan alamat Dsn Plas RT 001 RW 005 Ds. Toying Race Pasuruan, terkait kebenaran persoalan tersebut, hingga saat belum berhasil dilakukan. Pihak kontraktor sama sekali tidak memberikan tanggapan.
Meski demikian, Kasat Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso Adi Harsanto, S.H., M.H., memberikan penegasan terkait status proyek. Dijelaskan bahwa,” Pekerjaan masih akan diperpanjang, namun kontraktor tetap akan dikenai denda atas keterlambatan yang terjadi,” Pungkasnya tertulis.
Bahkan dampak dari mangkraknya proyek ini cukup serius. Proses pelayanan kesehatan di Puskesmas Tegalampel berpotensi terganggu akibat tumpukan material sisa bongkaran gedung lama yang belum tertangani. Keterlambatan ini juga memicu keresahan di masyarakat.
Muncul berbagai isu negatif di kalangan warga terkait pemanfaatan anggaran negara. Salah seorang warga, AG, menyatakan kekesalannya. “Anggaran negara yang tidak sedikit ini terkesan dibuat mainan,” tukasnya.
Masyarakat mengharapkan adanya penyelesaian yang transparan dan pertanggungjawaban atas proyek yang menggunakan anggaran publik tersebut, agar fungsi pelayanan kesehatan segera kembali normal.
