Jakarta | Lensarakyat.id – Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi, menekankan pentingnya keselarasan antara kepemimpinan daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan nasional. Menurutnya, gubernur sebagai instrumen kelembagaan pembangunan merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
“Gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi adalah instrumen kelembagaan pembangunan yang merupakan kepanjangan pemerintah pusat. Dalam menjalankan program-programnya harus sinkron atau searah dengan rencana besar pembangunan nasional,” tegas Yuddy dalam pernyataannya, Senin (5/1/2026).
Prof. Yuddy menambahkan, untuk melaksanakan program-program yang dicanangkan, diperlukan keterpaduan dan garis komando yang jelas dari pusat. Oleh karena itu, gubernur idealnya adalah figur yang dipilih atau ditunjuk oleh Presiden, dengan kemampuan manajerial birokrasi dan kepemimpinan yang tangguh, serta memiliki visi yang sejalan.
“Gubernur adalah pembantu presiden setingkat menteri yang bertugas mensukseskan pembangunan nasional di wilayahnya, mengoordinasikan para kepala daerah tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini menjelaskan bahwa penunjukan atau pemilihan langsung gubernur oleh Presiden dapat dilakukan dengan melibatkan persetujuan DPRD Provinsi. Mekanisme ini, menurutnya, dapat menjadi bentuk check and balance sekaligus memastikan calon yang diajukan adalah sosok yang diterima (acceptable) di wilayahnya.
“Idealnya, calon gubernur yang diajukan Presiden untuk mendapat persetujuan DPRD adalah putra daerah yang dikenal luas ketokohan dan integritasnya,” pungkas Prof. Yuddy Chrisnandi.
Pernyataan ini menegaskan pandangan mengenai perlunya sinergi vertikal yang kuat dalam pemerintahan, dengan posisi gubernur sebagai kunci penerjemah dan pelaksana agenda nasional di tingkat regional.
