BONDOWOSO| Lensarakyat.id – Semangat memperkokoh nilai-nilai kebangsaan kembali digelorakan. Bertempat di Pendopo Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, digelar Sarasehan Wawasan Kebangsaan dengan tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah”. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi lintas sektoral dalam mengawal pembangunan daerah yang berlandaskan ideologi negara.
Acara yang dimoderatori oleh Lutfi Andriani dari Bakesbangpol Kabupaten Bondowoso ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, mulai dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, TNI, hingga Polres Bondowoso. Sinergi ini menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kokohnya pondasi ideologi dan stabilitas keamanan.
Sambutan Camat Tegalampel: Sinergi sebagai Kunci
Membuka jalannya acara, Camat Tegalampel, Rifky Hariadi, S.STP., M.M., dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi semua elemen masyarakat. Menurutnya, tema yang diusung bukan sekadar retorika, melainkan sebuah panggilan untuk bekerja nyata.
“Pembangunan daerah yang cepat dan tepat sasaran hanya bisa terwujud jika kita memiliki pondasi kebangsaan yang kuat. Pancasila harus menjadi kompas kita dalam setiap pengambilan kebijakan dan tindakan di lapangan. Mari kita jadikan sarasehan ini sebagai titik balik untuk mempererat sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, serta seluruh mitra keamanan dan penegak hukum. Dengan persatuan yang kokoh, percepatan pembangunan di Tegalampel dan Bondowoso secara umum akan berjalan lancar,” tegas Rifky senin (16/11/2026).
Memahami Hukum: Pidana vs. Perdata
Narasumber pertama, Agis dari Pengadilan Negeri Bondowoso, memberikan pemahaman mendasar mengenai dua jenis perkara yang seringkali masih membingungkan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki tugas pokok untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata.
· Perkara Perdata, jelas Agis, merupakan perselisihan yang menyangkut kepentingan pribadi atau antar-individu. Contohnya adalah sengketa batas tanah warisan atau masalah utang-piutang yang tidak dibayar. Dalam perkara perdata, pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan sendiri sebagai Penggugat terhadap pihak yang dianggap merugikan (Tergugat). Sanksinya bersifat memulihkan hak, seperti kewajiban membayar sejumlah uang atau ganti rugi.
· Sementara itu, Perkara Pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum publik atau aturan negara dan menyangkut kepentingan umum. Contohnya seperti pencurian, penipuan, atau penganiayaan. Dalam perkara pidana, negara yang mengambil alih proses hukumnya. Masyarakat cukup melapor ke polisi, lalu Jaksa Penuntut Umum yang akan membawa perkara tersebut ke pengadilan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera melalui hukuman seperti penjara atau denda.
Peran Jaksa Pengacara Negara untuk Masyarakat
Berikutnya, narasumber dari Kejaksaan Negeri Bondowoso mengupas tuntas peran Jaksa Pengacara Negara (JPN). Ia menjelaskan bahwa JPN adalah jaksa yang memiliki kuasa khusus untuk bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara atas nama negara, pemerintah, atau kepentingan umum.
“Keberadaan JPN ini bukan hanya untuk menuntut pidana, tetapi juga melindungi kepentingan negara dan masyarakat,” jelasnya. Tugas JPN meliputi memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah, termasuk lembaga negara, instansi pemerintah pusat dan daerah, hingga BUMN/BUMD. Fungsinya adalah untuk menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah. Bagi masyarakat, JPN juga dapat memberikan konsultasi dan penjelasan hukum terkait persoalan perdata dan tata usaha negara.
NKRI dan Cinta Tanah Air: Pondasi Ketahanan Wilayah
Dari sudut pandang pertahanan negara, Danramil 0822/03 Tegalampel, Kapten Arm Supandi, menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati dan cinta tanah air adalah fondasi utama ketahanan bangsa. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan harus terus dipupuk agar rasa cinta tanah air tetap kuat.
“Wawasan kebangsaan harus terus dipupuk agar rasa cinta tanah air tetap kuat. Dengan kebersamaan antara TNI dan rakyat, maka ketahanan wilayah akan semakin kokoh,” ujar Kapten Supandi, seperti dikutip dari pernyataannya dalam kegiatan serupa.
Ia menambahkan bahwa masyarakat memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga kerukunan, keamanan lingkungan, serta mempertahankan nilai-nilai Pancasila dari berbagai tantangan sosial yang berkembang saat ini.
Kamtibmas: Prasyarat Mutlak Pembangunan
Mewakili Polres Bondowoso, Kasi Humas Iptu Bobby Dwi Siswanto, memberikan penekanan kuat pada pentingnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Ia menuturkan bahwa suatu negara tidak akan maju jika kondisi keamanan dan ketertibannya tidak kondusif.
“Tanpa kamtibmas yang stabil, mustahil roda ekonomi, sosial, dan politik dapat berjalan dengan baik. Keamanan yang kondusif merupakan prasyarat penting bagi kelancaran pembangunan,” tegas Iptu Bobby.
Ia menjelaskan bahwa Kamtibmas yang terjaga akan menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, sehingga segala aktivitas dan program pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan. Polres Bondowoso, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperkuat patroli dan deteksi dini guna mencegah segala potensi gangguan yang dapat meresahkan warga.
Sarasehan ini ditutup dengan harapan agar seluruh peserta, yang terdiri dari perangkat kecamatan, desa, serta tokoh masyarakat, dapat menjadi agen penyebar nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di lingkungan masing-masing, demi terwujudnya Bondowoso yang lebih maju, aman, dan sejahtera. (Bam”s)








